Menjadi seseorang yang sanggup bekerja di sipil pemerintahan hingga sekarang masih menjadi keinginan besar bagi lebih banyak didominasi lulusan Indonesia. Mengapa? Dari segi pekerjaannya, kiprah kerja seorang PNS terlihat tidak begitu berat. Sebaliknya, dengan pekerjaan yang dianggap ringan tersebut, mereka sanggup mendapat honor yang lumayan. Sayangnya, jalan menuju PNS tidaklah semudah yang dilihat. Selain itu, para PNS juga harus berlapang dada dengan impian yang terkadang tidak terwujud ibarat ketika tidak ada bukti riil dari kesepakatan kenaikan gaji. Para PNS juga harus siap dengan info ibarat kebijakan presiden untuk PNS di tahun 2018 yang akan diuraikan berikut ini.
Seperti Apa Kebijakan Presiden untuk PNS di Tahun 2018 Nanti?
Pada dasarnya, pemerintah menciptakan undang-undang yang mengatur wacana ASN. Di dalam UU tersebut juga ditentukan bahwa sistem proteksi honor untuk aparatur sipil negara (ASN) dilakukan menurut tiga jenis kriteria gaji. Ketiga jenis tersebut ialah honor pokok, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kinerja. Penentuan honor tersebut tidak dilakukan sembarangan sebab sebelumnya pemerintah khususnya forum terkait akan melaksanakan konsultasi juga dengan forum lain ibarat kemenkumham.
Jika di tahun sebelumnya terdapat pemberitaan bahwa tidak ada kenaikan honor padahal sebelumnya ada wacana menaikkan gaji, sekarang para PNS khususnya kalangan guru sanggup berharap-harap cemas. Mengapa? Pasalnya, belum usang ini terdapat pembicaraan mengenai adanya kebijakan presiden untuk PNS di tahun 2018. Setelah ternyata tahun sebelumnya diberitakan bahwa 2017 tidak ada kenaikan honor dan hanya ada penambahan dana tertentu, kali ini diperkirakan bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan honor para aparatur negara.
Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi sekarang tengah menyusun peraturan yang nantinya menjadi landasan dalam memilih sistem honor serta tunjangan bagi ASN atau PNS. Pihak Kemendagri juga turut melaksanakan tugasnya dalam menciptakan rumusan tersebut. Dengan melaksanakan upaya pengkajian serta perbaikan, peraturan pemerintah yang mengurusi hal ini dibutuhkan sanggup menunjukkan angin segar bagi para ASN/PNS. Untuk mendengar hasil dari peraturan yang dibuat, masyarakat umum harus bersabar sebab kemungkinan peraturan akan diumumkan sekitar bulan September.
Melihat bagaimana prosesnya, kebijakan presiden untuk PNS di tahun 2018 ini melibatkan kerjasama beberapa forum negara ibarat Kemenkeu, Kemenkumham, dan Kementerian PAN-RB. Final dari pembahasan dari ketiga tubuh pemerintah tersebut lalu disampaikan kepada presiden. Nantinya, presiden dalam kiprahnya sebagai kepala pemerintahan akan melaksanakan pengkajian. Apabila anjuran rancangan disetujui, sesudah proses penandatanganan PP tersebut sah untuk dikeluarkan dan diberlakukan.
Pada umumnya, upaya untuk melaksanakan penambahan honor mempunyai beberapa kriteria khusus ibarat transparan dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu, penghitungan dana yang diajukan benar dan tepat. Tidak hanya itu, dalam proses perumusannya, pengucuran dana untuk honor PNS juga harus diusahakan biar tidak memberatkan pengeluaran negara. Seperti yang masih sedikit diketahui orang, faktanya anggaran APBN bagi pegawai sanggup mencapai 40%. Dengan kata lain, untuk belanja pegawai sendiri, jumlah yang dikeluarkan hampir mencapai 50%. Karena itulah, pemerintah melaksanakan pengalihan dana ke pengembangan infrastruktur publik.
Kembali membahas wacana kebijakan presiden untuk PNS di tahun 2018, intinya pihak-pihak terkait yang mengurusi perumusan honor pegawai juga mempertimbangkan aspek lain. Aspek yang dimaksud ialah pengkajian terkait bagaimana performa dari ASN itu sendiri. Kebijakan akan dinilai berhasil apabila sesudah diberlakukan kenaikan honor pegawai para ASN atau PNS sanggup meningkatkan kinerjanya terhadap upaya pelayanan publik.
Pada prakteknya, penentuan honor untuk ASN atau PNS masih akan tetap menurut beban kerja, tanggung jawab, berikut dengan resiko yang dihadapinya dikala melaksanakan pekerjaan tersebut. Di tahun 2018, terdapat perbandingan 1:11,9 untuk pemberlakuan honor PNS. Sebagai contohnya, jikalau ada PNS yang mempunyai honor pokok terendah 1 juta rupiah, honor pokok maksimal yang sanggup didapatkan ialah 11,9 juta rupiah. Dari penghitungan tersebut, diperkirakan anggaran untuk belanja pegawai akan sangat tinggi, yaitu sekitar 270 triliun setiap tahunnya.
Terkait beberapa ulasan di atas, sanggup disimpulkan bahwa ada banyak pertimbangan bagi beberapa elemen pemerintah dalam membantu presiden merumuskan kebijakan gres ibarat kenaikan honor untuk para ASN atau PNS. Bagaimana jawaban Anda terkait pembicaraan mengenai kebijakan presiden untuk PNS di tahun 2018 ini?
Post a Comment
Post a Comment