Sebenarnya pengisian DHGTK yang dilakukan oleh operator mungkin kurang adil. Selayaknya daftar hadir guru itu harusnya di isi oleh guru yang bersangkutan, kiprah operator mestinya hanya melaksanakan verifikasi dan menvalidasi sehingga sama-sama bertanggung jawab. Mestinya guru juga harus diberikan terusan masuk menyerupai kepala sekolah yang dibuatkan username dan passwordnya melalui Dapodik sehingga beliau bertanggungjawab atas warta kehadiran dan keaktifannya.
Saya katakan kurang adil, Anda sanggup membaca pada juknis DHGTK wacana kiprah penting serta tanggung jawab operator dan kepala sekolah.
Peran dan Tangggung Jawab Kepala Sekolah Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan yang dipimpinnya, maka terkait dengan adanya Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dikeluarkan oleh Dirgen GTK, maka kepala sekolah seharusnya segera untuk:
- Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK sebab dilaksanakan secara full online (operator tidak ada jaminan)
- Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melaksanakan pengerjaan bolos online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah. (operator jadi kambing hitam)
- Segera melaksanakan sosialisasi kepada para GTK di lingkunagn satuan pendidikannya terkait dengan adanya bolos online (DHGTK) yang berkaitan pribadi dengan pemberi dukungan profesi. (tidak berjalan sebab hanya operator dan kepsek yang punya akun)
- Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK (jadi kiprah operator)
- Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK (jadi kiprah operator)
- Memantau dan mengevaluasi petugas bolos online (DHGTK) setiap hari (jadi kiprah operator)
- Segera melaksanakan kiprah yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat kiprah yang diberikan
- Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
- Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK
Anda boleh berkata jujur bahwa kiprah operator sangat berat yang harus menghidupi Dapodik tanpa kenal waktu. Selanjutnya dibebani DHGTK, Jika Anda belum menerima alokasi pelengkap biaya dari sekolah untuk menghidupkan DHGTK juga maka memang kurang adil.
Lepas dari semua itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh operator sebelum benar-benar mengunci dan menciptakan SPTJM di DHGTK.
- Akun operator tidak mempunyai terusan untuk menciptakan kuncian dan SPTJM. Wewenang ini hanya berlaku untuk akun Kepala Sekolah bila anda diberi wewenang untuk mengunci maka lakukan setiap pertriwulan (lebih kondusif untuk melaksanakan edit)
- Lakukan verifikasi lagi pada data setiap guru lakukan input surat izin dan semisalnya bila ada guru yang pernah tidak hadir (lebih kondusif guru dibentuk masuk setiap hari pada jam mengajarnya) bila masih ada yang berwarna hitam lakukan centang.
Dengan melaksanakan kuncian SPTJM pertriwulan akan lebih mengamankan DHGTK bagi data guru yang masih bermasalah.
Post a Comment
Post a Comment